Malaysia Fasilitasi Pertemuan Khusus Menlu ASEAN Guna Redam Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja
KUALA LUMPUR – Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, menyelenggarakan Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN (SAMM) di Kuala Lumpur pada Senin, 22 Desember 2025. Pertemuan darurat ini difokuskan pada upaya de-eskalasi ketegangan militer yang kembali memanas di sepanjang perbatasan darat antara Thailand dan Kamboja.
Upaya Diplomasi di Tengah Krisis
Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan. Langkah diplomasi ini diambil menyusul keputusan para pemimpin ketiga negara—Malaysia, Thailand, dan Kamboja—pada 11 Desember lalu untuk mencari solusi damai setelah bentrokan bersenjata pecah kembali sejak 8 Desember 2025.
Konflik terbaru ini dilaporkan telah menyebabkan dampak kemanusiaan yang signifikan, dengan sedikitnya 40 orang tewas dan lebih dari 500.000 warga sipil terpaksa mengungsi dari zona konflik. Pertempuran melibatkan pertukaran tembakan artileri berat serta serangan udara di titik-titik sengketa sepanjang 817 kilometer perbatasan kedua negara.
Komitmen Sentralitas ASEAN
Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia) menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan platform penting bagi para menteri untuk https://www.kabarmalaysia.com/ bertukar pandangan dan merumuskan langkah konkret guna menghentikan permusuhan. Malaysia menegaskan komitmennya terhadap prinsip “Sentralitas ASEAN” dalam menjaga perdamaian dan keamanan kawasan sesuai dengan Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).
Sebelum pertemuan dimulai, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand guna menekankan pentingnya dialog, kebijaksanaan, dan rasa saling menghormati. “Pertemuan ini adalah wadah konstruktif bagi kedua negara untuk berdialog terbuka demi mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan,” ujar PM Anwar.
Harapan Gencatan Senjata
Fokus utama pertemuan ini adalah menghidupkan kembali kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya sempat disepakati pada Juli 2025 namun gagal bertahan lama. Thailand mengirimkan delegasi yang dipimpin Menlu Sihasak Phuangketkeow, yang membawa syarat utama bagi Kamboja untuk mengumumkan gencatan senjata secara publik terlebih dahulu dan bekerja sama dalam pembersihan ranjau darat. Di sisi lain, Kamboja melalui Menlu Prak Sokhonn menegaskan kesiapannya untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara damai dan diplomasi.
Selain negara anggota ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn juga hadir untuk memfasilitasi koordinasi tim pengamat yang mungkin dikerahkan untuk memverifikasi situasi di lapangan. Dunia internasional kini menunggu hasil dari Kuala Lumpur, berharap dialog ini dapat mengakhiri kekerasan dan mengembalikan stabilitas di Asia Tenggara sebelum tahun 2025 berakhir.